Bupati Bandung Tegaskan ASN Dilarang Terlibat dalam Judi Online
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam praktik judi online. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran ini, yang bisa merusak citra dan integritas lembaga pemerintahan.
Data Mengenai ASN dan Judi Online
Menurut informasi terbaru, terungkap bahwa sebanyak 1.066 ASN yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung terindikasi terlibat dalam judi online sepanjang tahun 2025. Total nilai deposit dari transaksi judi tersebut mencapai sekitar Rp6,59 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2024, di mana hanya terdapat 613 ASN dengan nilai deposit sebesar Rp5,51 miliar.
Kekecewaan Bupati Bandung
Dadang mengungkapkan rasa marah dan kekecewaannya ketika mengetahui banyaknya ASN yang diduga terlibat dalam judi online di wilayahnya. “Saya sangat kecewa membaca berita tentang banyaknya ASN yang terindikasi terlibat dalam praktik tersebut,” ujarnya pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Integritas ASN yang Terancam
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterlibatan ASN dalam judi online bukanlah pelanggaran biasa. Hal ini menyangkut masalah integritas dan reputasi aparatur negara. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, menjalankan tugasnya dengan disiplin, etika, dan tanggung jawab, serta mematuhi hukum yang berlaku.
“ASN menerima gaji dari negara untuk melayani masyarakat. Mereka seharusnya menjadi contoh yang baik dalam berbagai aspek,” tambahnnya.
Pentingnya Verifikasi Data
Namun, Bupati Dadang juga menegaskan bahwa data 1.066 ASN tersebut belum tentu mencakup seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Bandung. Data tersebut hanya menunjukkan ASN yang berdomisili di Kabupaten Bandung, sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut.
- Verifikasi data ASN dengan pihak BKPSDM
- Penggunaan metode “by name by address”
- Pentingnya transparansi dalam proses verifikasi
- Upaya untuk memastikan siapa yang bekerja di Pemkab Bandung
- Proses verifikasi harus segera dilakukan
“Saya sudah meminta agar proses verifikasi dilaksanakan secepatnya. Jangan ada yang ditutupi atau dilindungi dalam masalah ini,” tegasnya.
Tindakan Tegas terhadap ASN yang Terbukti Melanggar
Dadang berjanji akan mengambil langkah-langkah tegas jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa ada ASN Pemkab Bandung yang terlibat dalam judi online. “Jika terbukti, saya minta agar mereka diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin ASN dan peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga marwah pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
Membangun Kepercayaan Masyarakat
“ASN adalah representasi pemerintah di hadapan publik. Bagaimana kita bisa meminta masyarakat untuk menjauhi judi online jika aparatur pemerintah sendiri terlibat di dalamnya?” tegasnya.
Peningkatan Pengawasan dan Sosialisasi
Selain mengambil tindakan tegas, Bupati Dadang juga mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, serta pimpinan unit kerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap pegawai. Sosialisasi mengenai bahaya judi online harus diperkuat agar ASN memahami konsekuensi dari keterlibatan dalam praktik tersebut.
- Peningkatan pengawasan terhadap pegawai
- Sosialisasi bahaya judi online di lingkungan ASN
- Penguatan integritas ASN sebagai pelayan publik
- Upaya preventif untuk mencegah keterlibatan judi online
- Kesadaran kolektif terhadap dampak negatif judi online
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ASN di Kabupaten Bandung dapat berfungsi sebagai teladan yang baik bagi masyarakat dan berkontribusi positif dalam menjaga integritas pemerintah.
➡️ Baca Juga: Kenaikan BBM Nonsubsidi April 2026: Penjelasan Resmi Pemerintah yang Diharapkan Publik
➡️ Baca Juga: Mendiktisaintek Ajak Mahasiswa Pascasarjana Utamakan Penelitian yang Inovatif dan Berbeda
