Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya penyusunan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran. Ia mengungkapkan hal ini dalam pertemuan dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, yang menyampaikan hasil evaluasi terkait perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jatim serta 38 pemerintah kabupaten/kota. Khofifah menyatakan bahwa setiap program pembangunan seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pentingnya Anggaran Daerah yang Efektif
Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, Khofifah menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh BPKP menjadi panduan penting untuk merancang perencanaan yang lebih baik. “Kami sangat menghargai evaluasi dan masukan yang diberikan. Ini membantu kami dalam merumuskan perencanaan dan indikator yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan di Surabaya. Ia menambahkan bahwa program-program pemerintah harus berorientasi pada hasil dan memberi dampak positif.
Evaluasi Sektor Prioritas
Hasil evaluasi mencakup lima sektor pembangunan prioritas yang sangat penting, antara lain:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pengentasan kemiskinan
- Ketahanan pangan
- Penurunan prevalensi stunting
Untuk sektor-sektor ini, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp27.519,86 miliar, atau sekitar Rp27,52 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan. Rincian alokasi menunjukkan bahwa Pemprov Jatim menganggarkan sekitar Rp5.099,35 miliar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim mengalokasikan Rp22.420,51 miliar.
Rincian Alokasi Anggaran
Di tingkat provinsi, alokasi anggaran terbesar ditujukan untuk sektor pendidikan, dengan total mencapai Rp3.645,47 miliar. Diikuti oleh pengentasan kemiskinan sebesar Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting yang mendapatkan Rp38,06 miliar. Sementara itu, untuk pemerintah kabupaten/kota, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran mencapai Rp9.473,63 miliar, diikuti pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting yang mendapatkan Rp1.367,15 miliar.
Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Khofifah menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran harus diimbangi dengan kualitas perencanaan dan ketepatan desain intervensi. Hal ini penting untuk menghindari inefisiensi dan inefektivitas dalam penggunaan anggaran. “Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama, Pemprov Jatim telah dinilai oleh BPKP berorientasi pada hasil dan terukur. Namun, kami masih memiliki ruang untuk perbaikan pada beberapa poin yang menunjukkan potensi inefisiensi,” jelas Khofifah.
Perbaikan Berkelanjutan
Menurut Khofifah, hasil evaluasi ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan. Ini termasuk memperjelas sasaran, indikator, dan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut hingga ke tingkat pemerintah kabupaten/kota agar ada keselarasan antara kebijakan provinsi dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Keterlibatan Seluruh Pihak
Untuk mencapai keselarasan ini, Khofifah mengusulkan agar sekretaris daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini akan menjadi penting sebelum proses input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Tahun Anggaran 2028. Dengan cara ini, diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih program dan memastikan setiap pemerintah daerah menjalankan intervensi sesuai dengan kewenangannya.
Pemetaan Kewenangan
Khofifah menilai bahwa pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan perlu diperkuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program serta memastikan bahwa setiap daerah menjalankan intervensi sesuai dengan kewenangannya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan anggaran daerah dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Peran BPKP dalam Pengawasan
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang ada. Ini termasuk memperkuat review secara komprehensif dan memantau tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. “Kami meminta agar Pemprov Jatim, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, segera berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota untuk menyelaraskan langkah strategis mereka,” ujarnya.
Rencana Tindak Lanjut
Ia juga menambahkan bahwa laporan lebih lanjut akan disusun pada awal Januari, dan penelitian tambahan akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan anggaran daerah dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.
Melalui berbagai langkah ini, Gubernur Khofifah dan BPKP berkomitmen untuk menciptakan anggaran daerah yang tidak hanya besar, tetapi juga efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang diluncurkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.
➡️ Baca Juga: Kapal Feri Terbalik di Lepas Pantai Siprus Utara, 7 Korban Tewas Tenggelam
➡️ Baca Juga: Iron Man dan Captain America Bertemu Kembali di Panggung Oscar 2026
