Kejari Purwakarta Perluas Penyelidikan Kasus Korupsi KUR Bank BUMN dengan Potensi Tersangka Baru

bila salsabilaAgustus 28, 2026

7 3 minutes read

Kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan salah satu bank BUMN di Purwakarta telah menarik perhatian publik dan penegak hukum. Kejaksaan Negeri Purwakarta kini tengah memperluas penyelidikannya dengan harapan menemukan lebih banyak tersangka yang terlibat dalam praktik yang merugikan keuangan negara ini. Dengan tiga tersangka yang sudah ditahan, fokus penyidikan kini beralih ke individu lain yang mungkin turut berkontribusi dalam pelanggaran ini.

Pengembangan Penyelidikan Kasus Korupsi KUR

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purwakarta, Hendra Prayoga, mengungkapkan bahwa meskipun tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyelidikan terus berlanjut. “Kami masih mencari satu orang dan membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru,” ungkap Hendra dalam konferensi pers di Purwakarta baru-baru ini.

Hasil penyidikan awal menunjukkan bahwa ketiga tersangka yang sudah ditahan merupakan individu kunci dalam skema penyelewengan ini. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat. Penyelidik berupaya mendalami keterkaitan mereka dalam proses pengajuan kredit, khususnya terkait dengan dugaan manipulasi data.

Identifikasi Tersangka dan Peran Mereka

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, tiga tersangka yang telah ditangkap adalah AS, seorang pejabat kredit atau pemasaran di bank, bersama dengan DS dan TH, yang berperan sebagai perantara dalam pengajuan KUR. Penahanan mereka dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta sejak Rabu, 26 Agustus.

Penyidik mendapati bahwa meskipun sejumlah debitur terdaftar, pengajuan kredit yang dilakukan melalui perantara tidak sesuai dengan data yang valid. “Banyak dari mereka yang tampak memiliki surat keterangan usaha, padahal sebenarnya tidak,” jelas Hendra, menunjukkan adanya penyalahgunaan dalam proses pengajuan.

Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas KUR

Kasus ini berakar dari dugaan penyalahgunaan fasilitas KUR, di mana pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik menemukan tanda-tanda adanya manipulasi yang signifikan terhadap data dan dokumen yang diajukan. Hal ini membuka pertanyaan mengenai integritas proses pengajuan kredit yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Dalam beberapa kasus, debitur yang namanya tercantum tidak menerima dana pinjaman secara langsung. Sebaliknya, dana tersebut diduga disalahgunakan oleh para perantara yang terlibat dalam pengajuan. Hal ini menunjukkan adanya pola yang sistematis dalam penyaluran kredit yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Kerugian Keuangan Negara

Akibat dari praktik korupsi ini, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp3.438.339.309 atau sekitar Rp3,4 miliar. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tindakan yang tidak bertanggung jawab ini, tidak hanya bagi institusi keuangan tetapi juga bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program KUR.

Ketiga tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta.
Proses pengajuan kredit diduga melibatkan manipulasi data.
Debitur tidak menerima pinjaman secara langsung.
Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3,4 miliar.
Penyidikan masih berlanjut untuk menemukan tersangka baru.

Pasal yang Dikenakan kepada Tersangka

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga akan dihadapkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam konteks ini, pasal-pasal tersebut menjadi landasan hukum untuk menuntut para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan efek jera bagi pihak lain yang mungkin berniat melakukan hal serupa di masa mendatang.

Pentingnya Penegakan Hukum

Kasus korupsi KUR ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam sektor keuangan dan perbankan. Penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk menjaga integritas sistem keuangan. Dengan demikian, diharapkan program-program yang ditujukan untuk membantu masyarakat, seperti KUR, dapat berjalan dengan efektif dan transparan.

Pihak kejaksaan juga menekankan bahwa kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dapat dipulihkan.

Penutup

Perkembangan kasus korupsi KUR di Purwakarta menjadi sorotan yang perlu dicermati oleh semua pihak. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan tidak hanya para pelaku korupsi yang dapat diadili, tetapi juga dapat mendorong perubahan sistemik dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap langkah yang diambil dalam penyelidikan ini akan menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan kasus ini dan berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kita semua dapat berkontribusi dalam membangun lingkungan yang bebas dari korupsi.