Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Implementasikan Digitalisasi Pajak untuk Cegah Kebocoran PAD
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengajak pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam sistem pembayaran pajak daerah melalui digitalisasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) serta mencapai kemandirian fiskal, dengan menerapkan mekanisme yang terintegrasi secara daring, mirip dengan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.
Tito menyatakan bahwa sistem pembayaran yang baru ini akan terhubung secara daring dengan seluruh instansi pemerintah daerah. “Saya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai pengembangan sistem seperti QRIS, tetapi dalam format online. Sistem ini akan memungkinkan koneksi langsung dengan semua pemerintah daerah, sehingga pendapatan dapat langsung masuk ke badan pendapatan daerah,” jelas Tito dalam rilis pers yang diterbitkan pada Senin, 9 Maret 2026.
Dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan dan meningkatkan PAD, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya agar pemerintah daerah tidak menambah beban pajak baru bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat sebagai konsumen sudah membayar pajak saat bertransaksi di berbagai tempat seperti hotel, restoran, dan kafe. Namun, pajak tersebut sebelumnya dikumpulkan oleh pengusaha sebagai perantara.
“Pertanyaannya adalah, apakah dana yang dikumpulkan itu diserahkan ke badan pendapatan daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya?” ungkap Tito saat menutup acara Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair 2026 di Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Minggu, 8 Maret 2026. Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi ini, Tito berharap pajak yang dibayarkan oleh konsumen dapat langsung diterima oleh rekening pemerintah daerah tanpa melalui pihak ketiga, sehingga diharapkan dapat menghindari kebocoran dan meningkatkan PAD dengan signifikan.
Mendagri Tito Karnavian juga menunjukkan potensi kemandirian fiskal daerah yang sangat besar. Ia mengambil contoh Kabupaten Badung di Bali, yang telah mencapai kemandirian fiskal berkat PAD yang didorong oleh sektor pariwisata, khususnya dari hotel dan restoran. Keberhasilan ini menjadikan Kabupaten Badung tetap kokoh meskipun terjadi pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Tito meyakini bahwa potensi serupa dapat dioptimalkan di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di kota-kota seperti Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan ini dikenal memiliki industri perhotelan yang kuat dan berpotensi menjadi destinasi unggulan untuk Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) yang berskala nasional, sejajar dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.
Mendagri Tito Karnavian sangat mendukung inisiatif ini agar bisa direalisasikan, baik dalam skala nasional maupun sebagai inisiatif di tingkat daerah. “Jika ada kemungkinan untuk menciptakan sistem seperti ini, baik secara nasional atau sebagai inisiatif lokal, silakan lakukan. Yang terpenting adalah tidak ada kebocoran, sehingga PAD akan kuat dan daerah dapat mandiri secara fiskal,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: 320.799 Kendaraan Melintasi Tol Gempol-Pandaan Hingga H+5 Lebaran 2023
➡️ Baca Juga: Pramuka Kabupaten Cirebon Tingkatkan Pelayanan Mudik Melalui Video Informasi
