Friderica Ungkap 8 Strategi Penguatan SJK dalam Uji Kelayakan DK Otoritas Jasa Keuangan di Depan DPR

Di tengah hiruk pikuk dunia keuangan, langkah penting dalam mengevaluasi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melalui uji kelayakan dan kepatutan, atau yang dikenal dengan fit and proper test. Proses ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa posisi penting ini ditempati oleh individu yang memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang kuat.

Fit and Proper Test

Uji kelayakan dan kepatutan bukanlah sekadar prosedur administratif biasa. Dalam konteks ini, DPR memiliki peran penting untuk menilai rekam jejak, visi kebijakan, serta pemahaman calon terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Proses ini menjadi penentu arah kebijakan pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di masa mendatang.

Kualitas calon yang terpilih akan sangat menentukan efektivitas OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, memperkuat tata kelola industri, dan merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Untuk itu, transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap otoritas pengawas keuangan.

Strategi Penguatan SJK

Friderica Widyasari, salah satu calon anggota Dewan Komisioner OJK, membawa delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan (SJK). Kebijakan ini diajukan dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan.

Delapan Kebijakan Prioritas

“Melalui delapan kebijakan ini, saya ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Friderica, akrab disapa Kiki, di Jakarta pada hari Rabu (11/3).

• Menjaga stabilitas sektor keuangan
• Memulihkan kepercayaan publik
• Mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional
• Memperkuat pengawasan terintegrasi
• Mempercepat pendalaman pasar
• Melindungi konsumen dan masyarakat
• Memperkuat kelembagaan dan internal OJK
• Meneguhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya

“Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kiki.

Menghadapi Tantangan

Walaupun sektor jasa keuangan menunjukkan ketahanan yang baik, Kiki mengingatkan bahwa masih ada berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik itu tantangan global maupun domestik. Oleh karena itu, delapan kebijakan prioritas yang diajukan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Salah satu kebijakan utama OJK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terus diperkuat melalui pertukaran data, koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, dan sistem peringatan dini.

Di samping itu, OJK juga akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan keamanan siber.

“Namun, kita harus menyadari bahwa saat ini ada tantangan penting yang harus segera kita tangani, yaitu bagaimana pemulihan kepercayaan kepada publik. Melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, kita akan pulihkan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal,” pungkas Kiki.

➡️ Baca Juga: Google membatasi CEO Epic Games Tim Sweeney hingga tahun 2032 sesuai laporan terbaru

➡️ Baca Juga: APBN 2026: Defisit Terregistrasi 0,53% dari PDB Meski Terbilang Kecil