Bandung Raya batu gamping DPRD KBB eksplorasi Gunung Guha

DPRD KBB Minta Pengeboran Gunung Guha Memperhatikan Aspek Lingkungan Secara Serius

bila salsabilaAgustus 18, 2026

7 3 minutes read

Pengeboran di Gunung Guha dan Leuweung Hideung, Cipatat, menjadi sorotan utama DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas ini, yang diklaim sebagai bagian dari eksplorasi tambang batu gamping, mengundang perhatian dan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait dampaknya terhadap lingkungan.

Permintaan DPRD KBB Terhadap Pengeboran Gunung Guha

Wendi Sukmawijaya, anggota Komisi IV DPRD KBB, mengungkapkan perlunya pemeriksaan mendalam terhadap semua dokumen perizinan dan persyaratan teknis serta lingkungan yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan aktivitas pengeboran. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada agar tidak ada pelanggaran yang dapat berakibat fatal di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan terlebih dahulu bahwa semua izin yang diperlukan sudah lengkap, termasuk dokumen teknis dan lingkungan. Jangan sampai kegiatan ini berlangsung sebelum semua syarat terpenuhi,” ungkap Wendi saat memberikan keterangan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Kepastian Dokumen yang Diperlukan

Menurut Wendi, DPRD KBB belum menerima kejelasan mengenai masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

“Kepastian mengenai dokumen ini sangat penting, mengingat kegiatan eksplorasi dilakukan di area yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Terlebih lagi, ada kekhawatiran bahwa aktivitas pengeboran ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air di sekitarnya,” tambahnya.

Aspek Lingkungan dalam Aktivitas Pengeboran

Wendi menegaskan bahwa jika semua persyaratan telah dipenuhi, hal itu harus bisa dibuktikan dengan bukti dokumentasi dan kajian yang memadai. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai keamanan lingkungan di sekitar mereka.

“Meskipun saat ini kami belum bisa menyatakan bahwa pengeboran telah menyebabkan kerusakan lingkungan, informasi mengenai dampaknya terhadap sumber daya air masih perlu diverifikasi melalui kajian teknis yang lebih dalam,” jelasnya.

Tujuan Pengeboran di Gunung Guha

Berdasarkan informasi yang diterima oleh DPRD, aktivitas pengeboran ini tidak ditujukan untuk mengambil air, melainkan untuk menganalisis karakteristik dan komposisi batuan yang ada dalam kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan ini lebih kepada eksplorasi geologi dibandingkan eksploitasi sumber daya air.

Pengeboran bertujuan untuk menentukan jenis dan kandungan batuan.
Aktivitas ini harus tetap mempertimbangkan dampak lingkungan.
Perbedaan antara eksplorasi dan eksploitasi perlu dipahami dengan baik.
Pengkajian dampak lingkungan harus dilakukan sejak awal.
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Memahami Proses Eksplorasi dan Eksploitasi

Wendi juga menekankan pentingnya membedakan antara eksplorasi dan eksploitasi. Ia menjelaskan bahwa jika hasil dari eksplorasi menunjukkan potensi untuk penambangan batu gamping, maka aspek lingkungan harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan.

“Jangan sampai ketika kita memasuki tahap eksploitasi baru mulai memikirkan tentang dampaknya. Sejak awal, kita harus memastikan bahwa lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi terlindungi dengan baik,” imbuh Wendi.

Dalam konteks pengeboran Gunung Guha, aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan menjadi isu yang sangat krusial. DPRD KBB berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengeboran di Gunung Guha tak bisa diabaikan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

Dalam konteks ini, komunikasi yang transparan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat.

Peran Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil oleh perusahaan dalam proses pengeboran. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik dan tidak merugikan lingkungan.

“Kami akan terus mendorong agar perusahaan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman,” kata Wendi.

Kesimpulan dan Harapan

Dengan segala perhatian yang diberikan terhadap pengeboran Gunung Guha, harapannya adalah bahwa proses ini dapat dilakukan dengan memperhatikan semua aspek, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. DPRD KBB akan terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan eksplorasi tambang yang bertanggung jawab harus menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Dengan demikian, kita semua dapat meraih manfaat tanpa mengorbankan apa yang sangat berharga bagi kita semua.