asta cita presiden prabowo subianto Kejari lamsel Lamsel Pemkab Lamsel

Pemkab Lamsel dan Kejari Kolaborasi Berikan Pendampingan Hukum untuk 36 Perangkat Daerah

bila salsabilaMaret 10, 2026

14 2 minutes read

Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) mengambil langkah proaktif dalam mempercepat implementasi program Asta Cita Presiden dan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah. Langkah ini diambil dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Kejari Lampung Selatan).

Penandatanganan MoU

MoU ini ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, di ruang rapat Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026.

Berseiringan dengan penandatanganan MoU, Kejari Lampung Selatan juga menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 36 perangkat daerah di wilayah Pemkab Lampung Selatan. Langkah ini merupakan implementasi konkret dari MoU yang sudah ditandatangani.

Apresiasi dari Kejari Lampung Selatan

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemkab Lampung Selatan. Kepercayaan ini ditunjukkan melalui dukungan terhadap percepatan pelaksanaan program Asta Cita Presiden.

Menurut Suci Wijayanti, Asta Cita adalah delapan program strategis yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Program ini melingkupi berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, penguatan ekonomi lokal, hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Pemerintah daerah menjadi garda terdepan yang menerjemahkan Asta Cita menjadi program-program konkret sesuai dengan karakteristik wilayahnya,” ucap Suci Wijayanti.

Fungsi Kejari Lampung Selatan

Kejari Lampung Selatan akan menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, termasuk pendampingan hukum dan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah. Selain itu, tujuan dari perjanjian ini adalah memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penanganan permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dukungan Program Asta Cita

Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan terhadap percepatan program Asta Cita melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi aparatur, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, forum group discussion (FGD), seminar, hingga sosialisasi.

Di sisi lain, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Peran Kejari dalam Pembangunan Daerah

Menurut Radityo Egi Pratama, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan program yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum agar setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan lebih cepat, inovasi birokrasi berkembang, namun tetap berada dalam koridor hukum yang benar,” kata Bupati Egi.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Egi juga menambahkan bahwa akselerasi program Asta Cita di Kabupaten Lampung Selatan akan difokuskan pada penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan pendapatan asli daerah, serta berbagai program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bupati Egi mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk memanfaatkan kerja sama tersebut secara maksimal dengan membangun komunikasi aktif bersama Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

“Jangan ragu untuk berkonsultasi dan meminta pendampingan hukum sejak awal proses kebijakan, agar risiko hukum dapat dimitigasi sejak dini dan setiap program pembangunan berjalan secara aman, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Lampung Selatan dan Kejari Lampung Selatan semakin kuat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.