Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk meningkatkan disiplin di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang bolos kerja. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran yang terjadi di lingkungan ASN, yang mencakup ketidakhadiran dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat, Pemkot Tangerang berupaya memastikan bahwa setiap ASN menjalankan tugasnya dengan baik demi pelayanan publik yang optimal.
Komitmen Pemkot Tangerang Terhadap Disiplin ASN
Pemkot Tangerang mengadakan pertemuan di Ruang Akhlakul Karimah pada Rabu (14/10) untuk membahas permasalahan disiplin ASN. Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menekankan bahwa disiplin ASN tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik di tempat kerja, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Ia menyatakan bahwa secara umum, tingkat disiplin ASN di lingkungan Pemkot Tangerang berada dalam kategori baik. Namun, masih terdapat sejumlah pelanggaran yang perlu diperhatikan, seperti ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Makna Disiplin dalam Lingkungan ASN
“Disiplin tidak hanya berarti hadir dan bekerja, tetapi juga berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Herman. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang disiplin di kalangan ASN, yang tidak hanya mengandalkan kehadiran fisik, tetapi juga kinerja dan dedikasi terhadap tugas mereka.
Pembinaan Disiplin ASN dan Tanggung Jawab Pejabat Administrator
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Jatmiko, menjelaskan bahwa langkah pembinaan disiplin ini diambil setelah adanya peningkatan laporan mengenai pelanggaran. Evaluasi terhadap pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada pejabat administrator yang belum maksimal dalam pengawasan terhadap bawahannya.
Beberapa pejabat dilaporkan membiarkan ketidakhadiran pegawai tanpa memberikan teguran atau tindakan yang diperlukan. Dalam hal ini, Jatmiko menegaskan pentingnya peran atasan dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap pegawai di unit kerjanya.
Pentingnya Pengawasan Melekat
Jatmiko menegaskan bahwa pejabat administrator memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara langsung. “Atasan harus aktif dalam pengawasan dan tidak mengabaikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja mereka,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa menyerahkan seluruh persoalan kepada BKPSDM dan Inspektorat tanpa mengambil langkah pembinaan terlebih dahulu adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
Bentuk-Bentuk Pelanggaran Disiplin ASN
Bentuk pelanggaran disiplin ASN bervariasi, mulai dari ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, dugaan pungutan liar, hingga pelanggaran perilaku lainnya. Penanganan terhadap pelanggaran ini dilakukan sesuai dengan klasifikasi hukuman disiplin yang dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat.
“Untuk pelanggaran yang tergolong berat, proses pemeriksaan akan melibatkan berbagai tim, termasuk BKPSDM, Inspektorat, dan atasan langsung. Keputusan akan diambil berdasarkan kewenangan yang berlaku,” imbuhnya.
Konsekuensi Ketidakhadiran ASN
Jatmiko juga mengingatkan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan dalam waktu tertentu dapat berujung pada pemecatan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Hingga bulan sebelumnya, tercatat ada 19 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang harus diberhentikan karena pelanggaran disiplin.
Harapan Pemkot Tangerang untuk ASN
Dengan pembinaan dan penegakan disiplin yang lebih konsisten, Pemkot Tangerang berharap ASN dapat lebih bertanggung jawab, profesional, dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Melalui pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi sesuai dengan aturan, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir. Ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang untuk memperbaiki kinerja ASN dan menjadikan mereka lebih berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Dengan pendekatan yang tegas terhadap pelanggaran disiplin, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan profesional.
➡️ Baca Juga: 8.100 Motor Akan Diservis Gratis di 38 Kabupaten/Kota Menyambut HUT ke-81 Jatim
➡️ Baca Juga: PGRI Mendesak Pemerintah untuk Membuka Kembali CPNS Guru dan Menghentikan Skema PPPK Bertahap
