Peningkatan angka stunting di Papua menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Di tengah tantangan ini, BKKBN Provinsi Papua berkomitmen menerapkan pendekatan berbasis data yang akurat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan strategi “by name by address”, mereka berusaha menjangkau setiap keluarga yang berpotensi mengalami stunting, memastikan intervensi yang tepat dan tepat waktu.
Pentingnya Data Akurat dalam Penanganan Stunting
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, mengungkapkan bahwa penggunaan data yang tepat sangat vital dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting. Data yang akurat memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi keluarga yang berisiko dan memberikan dukungan yang diperlukan dengan lebih efektif.
Kolaborasi untuk Hasil yang Lebih Baik
Dalam upaya penanganan stunting, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci. Sarles menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Tanpa kerja sama yang solid, upaya pencegahan stunting akan sulit tercapai.
Pertemuan Strategis dengan Gubernur
Baru-baru ini, BKKBN melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, untuk mengevaluasi kemajuan program penanganan stunting. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak dalam satu arah untuk mempercepat penanganan masalah ini secara berkelanjutan.
Data dan Evaluasi Berkala
Dalam setiap langkah yang diambil, penting untuk melaporkan perkembangan dengan transparan. Sarles menekankan bahwa baik penurunan maupun kenaikan angka stunting harus dilaporkan secara bersamaan. Koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan diperlukan agar data yang dikumpulkan dapat dipadukan dan dianalisis dengan baik.
Fokus pada Daerah Tertentu
Beberapa daerah di Papua menjadi fokus utama dalam penanganan stunting, termasuk Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi. Kota Jayapura, berdasarkan data terkini, telah menunjukkan angka stunting sekitar 12 persen, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka tersebut.
Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
Untuk mempercepat intervensi, BKKBN mendorong Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Gerakan ini melibatkan perusahaan-perusahaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk berkontribusi dalam mengurangi angka stunting. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan program ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan.
Harapan Kolaborasi Lintas Sektor
Harapan Sarles adalah agar delapan kabupaten di Provinsi Papua dapat bergerak serentak dalam menekan angka stunting. Kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Dengan semua pihak bergerak bersama, diharapkan angka stunting dapat berkurang secara signifikan.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Perubahan dalam angka stunting perlu dipantau secara berkala. Baik ketika angka menurun, mengalami kenaikan, atau stagnasi, pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat. Monitoring yang teratur akan membantu dalam menentukan intervensi yang paling sesuai untuk situasi yang ada.
Angka Stunting di Papua
Saat ini, Papua masih mengacu pada data nasional yang menunjukkan angka stunting sekitar 28 persen. Sarles berharap bahwa melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis data, angka ini dapat diturunkan secara berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, Papua dapat mencapai tujuan untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Kesimpulan
Peningkatan penanganan stunting di Papua melalui pendekatan data by name by address menunjukkan komitmen yang kuat dari BKKBN dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi yang efektif dan penggunaan data yang akurat, langkah-langkah pencegahan yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keluarga yang berisiko, sehingga menurunkan angka stunting secara signifikan di Provinsi Papua.
➡️ Baca Juga: Madrid Wajib Fokus Penuh untuk Kalahkan City
➡️ Baca Juga: Partai Politik Didorong Berperan Aktif Cegah Korupsi Sejak Awal
