Kamis, 15 Oktober 2026, Istana Negara menjadi saksi pelantikan dua pejabat penting yang berkaitan erat dengan isu krusial di Indonesia. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan sumpah jabatan kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Bersamaan dengan itu, Satyawan Pudyatmoko juga dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), dua posisi yang sangat strategis di tengah tantangan karhutla dan ketahanan air yang semakin mendesak.
Tantangan Karhutla yang Mengancam
Kedua pejabat yang baru dilantik memiliki tugas yang sangat berbeda tetapi saling melengkapi. Satu bertanggung jawab untuk memadamkan kebakaran, sementara yang lainnya ditugaskan untuk menjaga ketersediaan air dalam tanah. Pelantikan ini berlangsung di tengah situasi yang mengkhawatirkan, di mana bagian dari Sumatera dan Kalimantan kembali tertutup asap akibat kebakaran hutan. Menurut laporan dari organisasi non-pemerintah Pantau Gambut, terdapat 139.378 titik panas yang terdeteksi di lahan gambut antara 1 hingga 14 September 2026, dengan lebih dari separuhnya berada di kawasan yang seharusnya dilindungi. Di Sumatera Selatan, tujuh kabupaten yang terdampak kebakaran pada 2015 kini kembali mengalami bencana serupa tahun ini.
Pentingnya Pembenahan BNPB
Sebelum pelantikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi dalam pengadaan yang menggunakan dana untuk kebencanaan di BNPB. Fakta ini menambah urgensi pembenahan lembaga tersebut. Presiden Prabowo memberikan mandat yang jelas kepada Kristomei: mempercepat respons dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait penanggulangan bencana.
Sejarah yang Terulang
Sejarah sering kali mengulangi dirinya dengan cara yang mencolok. Pada September 2015, di tengah situasi darurat asap, Willem Rampangilei dilantik sebagai Kepala BNPB, menggantikan Syamsul Maarif dan menjadikan penanganan asap sebagai prioritas nasional. Tidak lama setelah itu, Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk.
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Sebelas tahun setelah peristiwa itu, pola yang terjadi hampir serupa. Pergantian pemimpin BNPB terjadi pada saat kondisi asap semakin pekat, diikuti dengan pembentukan lembaga pengelolaan gambut. Namun, satu pertanyaan krusial muncul: sejauh mana pelajaran dari satu dekade yang lalu benar-benar diinternalisasi dan diterapkan dalam langkah-langkah saat ini?
Peran Badan Restorasi Gambut
BRG didirikan sebagai lembaga non-struktural di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Meskipun kedudukannya tinggi, masa tugasnya cukup terbatas, hanya lima tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, dengan target restorasi sekitar dua juta hektare di tujuh provinsi.
Tugas dan Tantangan BRG
BRG memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi usaha restorasi, bukan untuk memerintah. Fokusnya adalah pada pemulihan kawasan gambut yang telah rusak akibat kebakaran. Sayangnya, ketika BRG bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2020, cakupan kerjanya meluas, sementara kewenangannya tetap terbatas.
Evaluasi Kinerja BRGM
Greenpeace Indonesia mencatat bahwa BRGM mengklaim telah merestorasi 1,6 juta hektare selama delapan tahun operasionalnya. Namun, lanskap yang dikeluarkan sebagai hasil restorasi tersebut masih mengalami kebakaran. Penelitian oleh Pantau Gambut menunjukkan bahwa dari gambut yang terbakar antara 2015 hingga 2019, hanya 1 hingga 3 persen yang kembali menjadi hutan. Item-item seperti jumlah sekat kanal, sumur bor, dan bibit yang ditanam justru menjadi indikator keluaran program dan bukan bukti keberhasilan pemulihan yang sesungguhnya.
Tantangan Pembagian Wewenang
Permasalahan lain yang dihadapi berkaitan dengan pembagian wewenang. Tanggung jawab yang tersebar di antara berbagai lembaga bisa menghambat penanganan yang terpadu dalam satu kesatuan hidrologis gambut. Perlu diingat, air tidak mengenal batas izin; kanal yang dibongkar di satu konsesi dapat mengakibatkan kekeringan di desa sebelah.
Perubahan Struktural dan Dampaknya
Setelah BRGM dibubarkan pada akhir 2024, pengelolaan gambut sepenuhnya kembali ke kementerian terkait. Jaringan organisasi non-pemerintah Jikalahari menganggap langkah ini akan memperlemah koordinasi pemulihan gambut secara nasional. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kebakaran hutan yang terjadi tahun ini.
Fokus Baru BPGMN
Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) lahir dari ide yang muncul dalam pertemuan antara Presiden dan 22 ahli lingkungan serta gambut di Istana pada 24 September. BPGMN beroperasi di bawah langsung Presiden dan dijanjikan anggaran tersendiri untuk menjalankan misinya.
Strategi Pencegahan Karhutla
Fokus utama BPGMN adalah pencegahan karhutla di enam provinsi yang memiliki lahan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Lembaga ini direncanakan untuk melibatkan ilmuwan dan profesional dalam melakukan penelitian, pemetaan, serta pengembangan sistem deteksi dini terhadap titik panas.
Peran Ilmu Pengetahuan dalam Penanganan Karhutla
Keberadaan ilmuwan dan profesional diharapkan dapat memberikan pendekatan berbasis data untuk menangani masalah karhutla dan ketahanan air secara lebih efektif. Dengan adanya sistem deteksi dini, diharapkan bencana yang lebih besar dapat dihindari, menjaga kelestarian ekosistem serta ketersediaan air untuk generasi mendatang.
Membangun Ketahanan Air yang Berkelanjutan
Ketahanan air menjadi aspek yang sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Upaya untuk mengatasi masalah karhutla tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan strategi yang kuat dalam menjaga ketersediaan air. Hal ini mencakup pemulihan ekosistem gambut yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan air alami.
Inovasi dan Kolaborasi
Inovasi dalam teknologi pengelolaan air dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Pelantikan dua pejabat baru dalam konteks karhutla dan ketahanan air merupakan langkah penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu lingkungan yang mendesak. Dengan adanya BPGMN dan BNPB yang dipimpin oleh individu-individu berpengalaman, diharapkan langkah-langkah yang diambil akan lebih terkoordinasi dan efektif dalam mencegah bencana di masa mendatang. Menghadapi tantangan ini memerlukan kerjasama lintas sektoral yang solid dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Mengelola Arus Kerja Bisnis untuk Mencapai Stabilitas dan Keberlanjutan Operasional
➡️ Baca Juga: Kemenhub Lakukan Sidak Pool Taksi Xanh SM Usai Kecelakaan Maut di Bekasi
