uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

uby.ac.id

kpkgg
Nasional

KOSMAK Minta BPK Lakukan Audit Investigatif atas Denda Administratif Satgas PKH ke Presiden

Jakarta – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) telah mengajukan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, mereka mendesak agar Presiden meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif terkait penerimaan negara dari denda administratif yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit. Denda tersebut ditagih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Pengajuan Surat dan Permohonan Audit

Penyampaian surat tersebut dilakukan oleh KOSMAK kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 30 September. Dalam surat tersebut, KOSMAK menekankan pentingnya audit investigatif untuk mengungkap berbagai kejanggalan yang mereka temukan dalam besaran denda, status pembayaran, serta data perusahaan yang tertera dalam dokumen yang disusun oleh Satgas PKH.

Potensi Penerimaan Negara yang Dipertanyakan

Berdasarkan analisis dari KOSMAK, potensi penerimaan negara yang menjadi sorotan mencakup 347 korporasi perkebunan sawit dan 50 perusahaan pertambangan, dengan total mencapai lebih dari 262,79 triliun rupiah. Ini menjadi alasan KOSMAK untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari BPK mengenai angka-angka tersebut.

Dokumen Penting dan Temuan KOSMAK

Salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam pengajuan ini adalah Nota Dinas Nomor B-68/Set-PKH/07/2026, tertanggal 3 Juli 2026, yang ditandatangani oleh Febrie Adriansyah ketika menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH. Hal menarik adalah bahwa penandatanganan dokumen tersebut terjadi hanya seminggu sebelum Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri.

Besaran Denda yang Dipermasalahkan

KOSMAK mempertanyakan besaran total penerimaan negara yang tercatat dalam dokumen tersebut, yaitu 12.908.573.221.407 rupiah (sekitar 12,9 triliun rupiah). Angka itu terdiri dari pembayaran dari 28 perusahaan pertambangan yang mencapai 2.176.426.471.407 rupiah dan 89 perusahaan perkebunan sawit sebesar 10.732.146.750.000 rupiah.

Perbandingan dengan Potensi Denda yang Diumumkan

KOSMAK menilai bahwa angka penerimaan tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi denda administratif yang sebelumnya diumumkan oleh Satgas PKH. “Penerimaan negara sebesar 12,908 triliun rupiah itu tidak hanya rendah. Tetapi teramat kecil. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pernah menyebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kejaksaan Agung, 24 Desember 2025, bahwa potensi penerimaan dari denda administratif atas aktivitas sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan pada 2026 bisa mencapai 142,23 triliun rupiah,” ujar Sugeng Teguh Santoso, Dewan Pembina KOSMAK, setelah menyerahkan surat tersebut.

Rincian Potensi Denda

Potensi denda yang disebutkan oleh Jaksa Agung terdiri dari denda administratif sektor perkebunan sawit sebesar 109,6 triliun rupiah dan sektor pertambangan sebesar 32,63 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan selisih yang signifikan antara estimasi dan realisasi penerimaan.

Dasar Penghitungan Denda

Sugeng menambahkan bahwa rendahnya penerimaan negara tersebut diduga disebabkan oleh metode penghitungan denda administratif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. KOSMAK menilai bahwa perhitungan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan PP Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Referensi dari Peraturan dan Keputusan Menteri

Untuk sektor pertambangan, KOSMAK juga mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, yang ditandatangani pada 1 Desember 2025. Keputusan ini mengatur tarif denda administratif untuk pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan, termasuk komoditas seperti nikel, bauksit, timah, dan batu bara.

Formula Penghitungan Denda Perkebunan Sawit

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mengatur tata cara penghitungan denda administratif untuk perkebunan sawit dengan formula yang menghitung luas pelanggaran di kawasan hutan, durasi pelanggaran, dan tarif denda yang berlaku. Untuk perkebunan kelapa sawit, jangka waktu pelanggaran dihitung sejak pembukaan lahan dengan mempertimbangkan masa tidak produktif selama lima tahun. Tarif dendanya ditetapkan sebesar 25 juta rupiah per hektare.

Tarif Denda untuk Pertambangan

Sementara itu, untuk sektor pertambangan, KOSMAK mengacu pada tarif denda administratif yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM yang telah disebutkan. Tarif tersebut berbeda-beda tergantung pada jenis komoditas, yaitu:

  • Nikel: 6,502 miliar rupiah per hektare
  • Bauksit: 1,761 miliar rupiah per hektare
  • Timah: 1,251 miliar rupiah per hektare
  • Batu bara: 354 juta rupiah per hektare

Dengan perhitungan yang tepat dan transparan, diharapkan potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan, mengingat pentingnya pendapatan dari sektor-sektor ini untuk pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

➡️ Baca Juga: Strategi Memilih Proyek Crypto dengan Model Bisnis Berkelanjutan untuk Kesuksesan Jangka Panjang

➡️ Baca Juga: Dapatkan Penghasilan Online Secara Konsisten dengan Menjual Jasa Digital yang Berkualitas

Related Articles

Back to top button