Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sering kali baru mendapat perhatian serius ketika asap mulai menyelimuti udara, mengganggu jarak pandang, dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Namun, dampak dari karhutla jauh lebih kompleks dan menimbulkan efek domino yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Ketika lahan terbakar, kerusakan ekosistem bukanlah satu-satunya persoalan. Aktivitas masyarakat terhambat, pekerja kehilangan waktu produktif, pedagang kehilangan pembeli, dan pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangani dampak dari bencana ini. Ancaman ini semakin mendesak terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2026.
Karhutla: Ancaman yang Meningkat di Musim Kemarau
Musim kemarau yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung dari Juli hingga September 2026 telah memicu kekhawatiran akan meningkatnya risiko karhutla di berbagai wilayah, khususnya di Sumatra dan Kalimantan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hingga 9 Agustus 2026, lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas telah mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kalimantan Barat mencatat area terbakar terbesar dengan sekitar 28.680 hektare, diikuti oleh Riau yang mencapai sekitar 15.551 hektare. Angka-angka tersebut hanya mencerminkan sebagian dari dampak yang harus ditanggung masyarakat. Di Riau, misalnya, BNPB melaporkan bahwa luas lahan yang terbakar mulai awal tahun hingga 12 Agustus 2026 mencapai 15.676,72 hektare, sementara di Jambi, lahan terbakar sejak Januari hingga 8 Agustus mencapai sekitar 540 hektare.
Dampak Langsung Terhadap Ekonomi Masyarakat
Kualitas udara yang semakin memburuk akibat asap karhutla membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada aktivitas harian untuk mencari nafkah. Pedagang kaki lima, pengemudi, pekerja lapangan, dan pelaku usaha kecil mengalami penurunan aktivitas karena masyarakat memilih untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari karhutla bukan hanya terukur dari nilai lahan yang terbakar, tetapi juga dari efek berantai yang ditimbulkannya.
- Gangguan kesehatan akibat paparan asap.
- Penurunan produktivitas pekerja.
- Terhambatnya kegiatan sekolah.
- Gangguan transportasi dan distribusi barang.
- Penurunan daya beli masyarakat.
“Bencana mempunyai multiplier effect yang sering kali tidak terlihat pada hari pertama. Awalnya mungkin kebakaran lahan, namun kemudian muncul berbagai masalah kesehatan, gangguan aktivitas kerja, dan pada akhirnya, kegiatan ekonomi masyarakat pun tertekan,” terang Fakhrul.
Dampak Kesehatan dan Sosial
Sektor kesehatan menjadi salah satu jalur masuk dampak ekonomi dari karhutla. Paparan asap dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan untuk pengobatan. Ketika kualitas udara menurun, produktivitas masyarakat yang terkena dampak juga berkurang. Selain itu, gangguan pada aktivitas pendidikan dan transportasi turut memperparah situasi, di mana penerbangan dapat terhambat ketika jarak pandang menurun, dan distribusi barang serta mobilitas masyarakat juga tertekan.
Jika kondisi ini berlangsung terlalu lama, maka aktivitas perdagangan di daerah yang terdampak dapat mengalami penurunan yang signifikan. Sektor pertanian dan perkebunan juga tidak luput dari tantangan. Kekeringan yang berkepanjangan dapat mengurangi ketersediaan air, yang berdampak negatif terhadap produktivitas lahan. Penurunan produksi pangan dapat memengaruhi pendapatan petani dan harga komoditas yang dibayar oleh konsumen.
Dampak Fiskal bagi Pemerintah
Pemerintah juga harus menghadapi konsekuensi fiskal yang tidak ringan akibat karhutla yang meluas. Ketika bencana ini terjadi, anggaran untuk mengerahkan personel, pesawat, helikopter, peralatan pemadaman, layanan kesehatan, bantuan kepada masyarakat, hingga pemulihan lingkungan meningkat drastis. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan lainnya harus dialokasikan untuk menangani dampak bencana ini. Dengan demikian, investasi dalam pencegahan karhutla seharusnya tidak dianggap sebagai biaya semata, melainkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Pencegahan dan Penanganan Karhutla oleh Pemerintah
Pemerintah telah meningkatkan upaya untuk mencegah dan menangani karhutla. Dalam sebuah rapat penanganan karhutla di Riau pada 24 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya tindakan cepat sejak titik panas terdeteksi. “Jangan menunggu sampai api membesar. Segera ambil tindakan di titik hotspot,” katanya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperkuat hingga ke tingkat desa. Masyarakat perlu memahami bahwa membuka lahan dengan cara membakar tidak bisa dilakukan sembarangan, dan aparat diminta untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum ini.
Presiden Prabowo juga meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan produktif. Melalui kepala desa, camat, atau bupati, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan mereka, sehingga pembukaan lahan dapat dilakukan dengan lebih terorganisir. “Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporkan ke kepala desa, camat, atau bupati, dan pemerintah akan bantu mereka,” jelasnya.
Upaya Mitigasi dan Monitoring
BNPB memperkuat operasi di wilayah yang menghadapi ancaman karhutla, baik melalui pemadaman di darat maupun dukungan udara. Mengingat periode Agustus hingga September masih menjadi waktu yang perlu diwaspadai, langkah-langkah ini menjadi sangat penting. Di sisi lain, BMKG terus memantau kondisi cuaca dan potensi kekeringan, dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu opsi mitigasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah yang mengalami kekeringan.
Karhutla memiliki tagihan jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan pada hutan. Ekonomi masyarakat dapat melambat, produktivitas pekerja menurun, biaya kesehatan meningkat, dan anggaran pemerintah yang harus kembali dikeluarkan. Oleh karena itu, pencegahan karhutla sejak dini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga soal menjaga agar roda ekonomi masyarakat tetap berputar. Ketika api dapat dihentikan sebelum membesar, bukan hanya hutan yang terlindungi, tetapi juga pendapatan pedagang, aktivitas pekerja, distribusi barang, dan pengeluaran pemerintah untuk pemulihan yang lebih besar dapat dihindari.
➡️ Baca Juga: Keluarga Jadi Korban Kecelakaan Travel Masuk Jurang di Majalengka, Tetangga Tunggu Jenazah
➡️ Baca Juga: Telur vs Roti Selai Kacang: Mana yang Lebih Mengenyangkan untuk Konsumsi Sehari-hari?
